Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara dan Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara disertai dengan kunci jawabannya kami share untuk teman-teman Mahasiswa pelajari nantinya sebelum UAS dilaksanakan. Pada artikel sebelumnyapun kami telah berbagi Soal UT Ilmu Hukum Semester 3 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4210 Hukum Lingkungan yang dapat Anda lihat juga tentunya karena mata kuliah tersebut berada di semester 3 ini.
Teman-teman sekalian kita semua tahu bahwa tak lama lagi Anda akan menghadapai Ujian Akhir Semester atau UAS. Dimana nilai UAS ini adalah salah satu nilai yang diperhitungkan dalam kelulusan mata kuliah yang sedang Anda tempuh. Tentunya semua Mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga bisa lulus tepat waktunya. Namun semua itu harus diperjuangkan dengan belajar yang giat. Nah dalam belajarpun Anda haruslah punya strategi, jangan sampai Anda fokus belajar pada satu modul kuliah saja, semestera yang lainnya Anda abaikan.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 Lainnya:
Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin adalah hal yang penting dan harus Anda lakukan. Mengingat waktu yang sudah mendekati dengan UAS. Anda harus benar-benar giat dalam belajar. Nah salah satunya ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
A. staats in beweging
B. staats in rust
C. staats recht
D. administrative
Jawab:
Jawaban A.benar, karena staats in beweging (bahasa Belanda) artinya negara dalam keadaan bergerak
2. Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan HukumTata Usaha Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut....
A. HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
B. HTUN mendistrubusikan kekuasaan negara
C. HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara
D. HTUN mengatur tata pembagian kekuasaan
Jawab:
Jawaban A. Benar Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan kondisi statis A. Benar HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
3.
A. sistem politik di Indonesia
B. organisasi dan sistem pemerintahan
C. HTN positif di Indonesia
D. Lembaga-lembaga negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, karena Hukum Tata Negara mencakup hukum yang berlaku di suatu negara pada saat itu
4.
A. hukum publik
B. hukum privat
C. hukum administrasi negara
D. hukum positif
Jawab:
Jawaban hukum positif mengatur pokok persolan yang dibahas dalam Hukum Tata Negara jawaban
5.
A. undang-undang
B. Pancasila
C. yurisprodensi
D. pembukaan UUD 1945
Jawab:
Jawaban B. benar, karena sebagai sumber hukum formal karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum RI (Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Tap MPR III/MPR/2000 Pancasila sebagai sumber hukum RI
6. Hubungan Proklamasi dengan Hukum Tata Negara, antara lain....
A. Proklamasi sumber hukum materiil HTN
B. HTN untuk memperkuat Proklamasi
C. Proklamasi sumber hukum formal HTN
D. HTN sebagai sumber Proklamasi
Jawab:
C. benar, proklamasi sumber hukum hukum formal bagi hukum tata negara
7. Undang-undang Dasar 1945 memuat jumlah pasal yang relatif sedikit, karena mengatut hal-hal yang pokok, UUD memiliki kekuatan internal kearah memperkuat nilai....
A. positif
B. normatif
C. fleksibelitas
D. positif
Jawab:
benar, nilai fleksibilitas, sifat hukum yang dimiliki oleh UUD, dimana UUD 1945 memuat hal-hal yang sifat pokok-pokok saja tetapi mudah mengingikuti perkembagan zaman atau tidak lekas usang
8. Teori negara hukum menunjukkan bahwa negara berada di atas hukum....
A. hukum di bawah kekuasaan negara
B. hukum sumber dari kebiasaan
C. negara di bawah kekuasaan hukum
D. hukum merujuk cita-cita manusia
Jawab:
Jawaban C. benar, hukum memiliki kekuasaan tertinggi berdasar teori negara hukum
9. Teori negarahukum menunjukkan bahwa....
A. negara berada di atas hukum
B. negara merupakan cita-cita manusia
C. hukum sumber dari kekuasaan
D. hukum di bawah kekuasaan negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, karena hukum bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
10. Konsepsi trias politika pada sistem hukum tata negara kita ternyata....
A. dinyatakan sebagai semangat pikiran liberalisme
B. dipertentangkan dengan negara kekuasaan
C. tidak secara utuh dianut dalam UUD 1945
D. tidak digunakan karena dasar filsafatnya berbeda
Jawab:
Jawaban C. benar trias politika tidak dianut secara utuh dalam UUD 1945, artinya tidak pemisaahan kekuasaan tetapi menurut merupakan pembagian kekuasaan
11. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR/Parlemen dilihat dari aspek demokrasinya mempunyai arti bahwa....
A. DPR pada dasarnya juga merupakan lembaga pengawas
B. DPR tidak lepas dari pengawasan rakyat
C. DPR sebagai wakil rakyat ikut menjalankan kebijakan pemerintahan
D. Kebijakan pemerintah tidak lepas dari pengawasan rakyat
Jawab:
Jawaban A, karena DPR pada dasarnya juga merupakan lembaga pengawas dari sisi fungsi
12. Untuk menjadi anggota House of Commons, prosesnya dilakukan dengan.....
A. diputuskan dalam sidang
B. diusulkan oleh Haouse of Lords
C. dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
D. ditunjuk oleh raja
Jawab:
Jawaban C. benar, karena dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
13. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan UUD baru yang bersifat tetap guna menggantikan UUD Sementara 1950 adalah....
A. komite nasional
B. MPRS
C. Konstituante
D. Presiden bersama DPR
Jawab:
Jawaban C.benar karena lembaga yang berwenang untuk menetapkan UUD baru yang bersifat tetap guna menggantikan UUDS 1950 pada waktu itu
14. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, anggota-anggota DPR dikelompokkan ke dalam....
A. Komisi-komisi
B. Badan pekerja
C. Fraksi-fraksi
D. Panitia
Jawab:
C. benar, karena fraksi-fraksi perwakilan dari beberapa parpol yang duduk DPR
15. Pada tahun 1997 diselenggarakan pemilihan umum keenam masa Orde Baru, yang dasar hukumnya sama dengan pemilihan umum sebelumnya.akan tetapi, dasar hukum penyusunan keanggoataan DPR menggunakan dasar hukum yang berbeda sebelumnya. Undang-Undang baru dimaksud adalah....
A. UU No. 1 Tahun 1980
B. UU No. 2 Tahun 1980
C. UU No. 5 Tahun 1995
D. UU No. 5 Tahun 1975
Jawab:
Jawaban A, karena 15.UU No. 15 tahun 1969 tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971
16. Jika perkembangan kebutuhan menghendaki penambahan atau pengurangan jumlah anggota DPR maka yang lebih dahulu harus mengubah....
A. Undang-undangnya
B. Tata Tertib DPR
C. Ketetapan MPR nya
D. Pasal-pasal tentang DPR dalam UUD
Jawab:
Jawaban B, karena tata tertib DPR mengatur tentang mekanisme kerja DPR
17. Berikut ini adalah kenggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),....
A. anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah DPR
B. seluruh anggota DPD adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. tiap provinsi di Indonesia memiliki empatanggota DPD
D. anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Jawab:
Jawaban D, benar anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum
18. Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas.....
A. memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN
B. mengajukan RUU kepada DPR terkait hubungan luar negeri
C. melakukan pengawasan atas kinerja DPR
D. membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah
Jawab:
Jawaban A, karena RUU APBN berasal dari pemerintah sementara DPR memberikan pertimbangan, masukan atau menyetujui dan menolaknya
19. Berdasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat, badanpemegang kedaulatan negara adalah....
A. Pemerintah
B. Presiden bersama-sama menteri-menteri
C. Menteri-menteri yang dipimpin Perdana Menteri
D. Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban D. benar, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
20. Negara RepublikIndonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 menurut sistem pemerintahan presidensial, karena....
A. Presiden mempunyai kekuasaan nominal
B. Presiden mempunyai keuasaan riil
C. Presiden mempunyai kekuasaan nominal dan riil
D. Presiden berkedudukan sebagai lambang
Jawab:
Jawaban C. benar, karena pada saat berlakunya negara republik Indonesia berdasar UUD1945 menurut sistem pemerintahan presidensial Presiden mempunyai kekuasaan baik nominal maupun riil
21. Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikatapabila Presiden berhalangan tetap langkah yang dilakukan, maka diisi
A. Wakil Presiden dan Menteri-menterinya
B. Perdana Menteri
C. Pemilihan Presiden baru
D. Perdana Menterinya menjalankan pemerintahan
Jawab:
Jawaban C. benar, karena menurut UUKRIS apabila presiden berhalangan tetap maupun tidak tetap dapat diadakan pemilihan presiden baru
22. Menteri-menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 bertanggungjawab kepada Presiden, sedang menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Dasar Sementara, menteri-menteri bertanggungjawab kepada....
A. Perdana menteri
B. pemerintah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban A, karena perdana menteri sebagai penyelenggaraan pemerintahan padasistem kabinet parlementer
23. Sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang....
A. otoriter
B. stabil
C. demokratis
D. kuat
Jawab:
Jawaban A. benar, sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang otoriter pemerintahan yang sewenang-wenang
24. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi adalah sebagai....
A. tujuan
B. alat
C. hasil utama
D. dasar
Jawab:
Jawaban B, karena pada pemerinratahan menganut asas demokrasi pemilihan umum adalah sebagai sarana atau alat bukan tujuan
25. Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam ....
A. proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
B. proses dalam pemilihan anggota partai
C. mekanisme penentuan jabatan di lembaga negara
D. proses penentuan anggota KPU
Jawab:
Jawaban A. benar, karena pemilihan umum sebagai wujud proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
26. Pada pemilihan sistem perwakilan proposional dengan cara pada dasarnya pemilih memilih
A. partai politik
B. orang-orang partai
C. orang yang paling berpengaruh di daerah pemilihan
D. orang yang dipercaya mewakili menjadi pemilihan langsung
Jawab:
Jawaban D, karena yang menentukan orang yang mewakili adalah partai
27. Perwakilan distrik cenderung ke arah sistem....
A. penyederhanaan partai
B. partai tunggal
C. semakin banyaknya partai
D. mayoritas tunggal
Jawab:
Jawaban A. benar, karena penyederhanaan partai merupakan kecenderungan dalam perwakilan distrik
28. Perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR dilakukan oleh....
A. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
B. provinsi
C. Komisi pemilihan umum
D. KPU kabupaten/Kota
Jawab:
Jawaban D.benar, panitia perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR
29. Pada masa UUD 1945 kurun waktu I, dalam pelaksanaan demokrasi terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem palementer, berdasar pada....
A. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945
B. Maklumat Pemerintah 14 Oktober 1945
C. Maklumat Pemerintah 3 Oktober 1945
D. Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945
Jawab:
Jawaban A. benar maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 karena terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem parlementer
30. Kurang berfungsinya lembaga legislatif di masa orde barusangat sangat dipengaruhi oleh faktor ekternal dan faktor ektetnal, faktor eksternal yang dimaksud adalah ....
A. mekanisme tata tertib DPR
B. sistem politik yang berlaku
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Undang-Undang
Jawab:
Jawaban B, karen sistem politik yang berlaku pada era orde Baru merupakan merupakan faktor eksternal yang menyebakan kurang berfungsinya DPR
31. Konsep Rule of Law dan negara hukum mempunyai tujuan yang sama....
A. bahwa UUD dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
B. bahwa dalam negara yang berdaulat adalah hukum
C. bahwa hukum merupakan peraturan yang mengikat
D. bahwa UUD harus memuat hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban B. benar, bahwa dalam negara yang berdaulat adalah negara hukum
32. Memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan implementasi dari hak asasi manusia di bidang ....
A. sosial
B. politik
C. kebudayaan
D. hukum
Jawab:
Jawaban B. benar, bidang politik terdapat dalam pasal 28 UUD yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan suara atau pendapat
33. Implementasi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 adalah....
A. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
B. mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan
C. mengutamakan kepentingan umum
D. mengutamakan kepentingan perorangan
Jawab:
Jawaban A. benar, karena kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
34. Menurut Pasal UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan ....
A. MPR atau DPR
B. DPR dan DPD
C. DPD dan MPR
D. Mahkamah Agung dan aksa Agung
Jawab:
Jawaban A. benar, karena menurut pasal 9 UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapkan MPR
35. Hubungan kerja sama antara DPR dengan Presiden terjadi dalam....
A. memberikan grasi
B. melaksanakan APBN
C. membuat Undang-Undang
D. menetapkan peraturan pemrintah
Jawab:
Jawaban C. benar, karena menurut pasal 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan rancangan undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
36. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan Dewan Perwakilan Daearah merupakan lembaga perwakilan penyalur ....
A. keanekaragaman aspirasi daerah
B. aspirasi politik
C. aspirasi ormas
D. aspirasi utusan golongan
Jawab:
Jawaban A benar, keanekaragaman aspirasi daerah merupakan lembaga perwakilan daerah
37. Hasil pemeriksa Keuangan tentang tanggung jawab penggunaan keuangan negara, diserahkan kepada....
A. MPR
B. DPD
C. DPR
D. Menteri Keuangan
Jawab:
Jawaban A benar, karena MPR bertugas menetapkan UUD yang berlaku menurut UUD 1945
38. Otonomi daerah adalah, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Otonomi daerah tersebut adalah sebagai realisasi dari asas....
A. desentarlisasi
B. dekonsenstrasi
C. konsentrasi
D. tugas pembantuan
Jawab:
Jawaban A. , karena desentralisasi adalah asas yang mengatur penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi tingkatan kepada daerah yang lebih rendah tingkatannya
39. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara kesatuan RI, merupakan implementasi dari asas....
A. dekonsenstrasi
B. konsentrasi
C. desentarlisasi
D. tugas pembantuan
Jawab:
Jawaban C. benar, desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam negara kesatuan RI
40. Landasan hukum terbentuknya pemerintahan daerah setelah perubahan adalah....
A. UU No. 22 tahun 1999
B. UU No. 5 tahun 1974
C. Pasal 18 UUD 1945
D. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)
Jawab:
Jawaban C. benar, Pasal 18 UUD 1945 adalah pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah
41. Berikut adalah merupakan hak-hak DPR, kecuali....
A. membentuk peraturan daerah
B. menyatakan pendapat
C. angket
D. interpelasi
Jawab:
Jawaban A. benar, membentuk peraturan daerah tidak termasuk hak DPR
42. Krisis bernegara yang terjadi menurut Hukum Tata Negara adalah merupakan....
A. konstitusi
B. demokrasi
C. krisis politik
D. idiologi
Jawab:
Jawaban B. benar, dalam berdemokrasi
43. Perubahan konstitusi menurut Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat....
A. pelaksanaan
B. penafsiran
C. daya fleksibilitas
D. idiologi
Jawab:
Jawaban C benar, perubahan konstitusi menurut Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat daya fleksibilitas
44. Pancasila sebagai rechsidee Strateginya diawali pada....
A. tidak pada saat hukum itu berperan
B. saat mengonstruksikan hukum
C. kekuatan sistem politik
D. memfungsionalkan lembaga politik
Jawab:
Jawaban B. benar, Pancasila sebagai rechtsidee strateginya diawali pada saat mengonstruksikan hukum
45. Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi....
A. konsepsi negara hukum
B. negara demokrasi
C. teori kedaulatan hukum
D. pengembangan konsepsi negara hukum
Jawab:
Jawaban A.kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi konsepsi negara hukum
46. Amenden dalam UU 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang dilakukan oleh MPR hingga saat ini dianut berdasarkan teori amendemen yang dianut di negara Anglo Saxon dengan menggunakan paradigma berikut, kecuali ....
A. perubahan dilakukan pada batang tubuh tidak pada pembukaan
B. pada pasal tertentu yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan bernegara
C. pasal-pasal yang diamendemenkan masih merupakan bagian dari UUD aslinya
D. amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
Jawab:
Jawaban D. benar, amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
47. Muatan materi Tata Negara dalam kurikulum tahun 2006 termasuk dalam bahasan materi mata pelajaran ....
A. pendidikan kewarganegaraan
B. pendidikan sosiologi
C. pendidikan antropologi
D. pendidikan politik
Jawab:
Jawaban A benar, dalam materi hukum tata negara termasuk materi matapelajaran pendidikan kewarganegaraan
48. Ruang Lingkup Isi Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi hukum meliputi materi sebagai berikut, kecuali......
A. lembaga politik
B. konstitusi
C. sistem hukum
D. rule of law (negara hukum)
Jawab:
Jawaban A. benar, lembaga politik tidak termasuk dalam ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi hukum
49. Jika kompetensi dasardalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara, maka indikator dapat dirumuskan sebagai berikut, kecuali....
A. mendeskripsikan pengertian bangsa
B. menguraikan unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa
C. menjelaskan asal mula terjadinya negara
D. menyebutkan tujuan negara
Jawab:
Jawaban D.benar, tujuan negara tidak termasuk dalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat
50. Penilaian efektif dilakukan ketika proses pembelajaran secara kelompok untuk mengobservasi perilaku siswa, hal tersebut termasuk....
A. skala sikap
B. rating scale
C. pengamatan perilaku
D. penilaian
Jawab:
Jawaban C, pengamatan perilaku merupakan penilaian melalui observasi
Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara dan Kunci Jawaban. Dengan adanya soal-soal di atas, kami berharap bisa menjadi bahan belajar yang efektif untuk Anda nantinya dengan itu Anda akan lebih semangat dalam menyiapkan diri Anda untuk menghadapi UAS yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Jangan lupa untuk berbagi pada teman yang lainnya, pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Teman-teman sekalian kita semua tahu bahwa tak lama lagi Anda akan menghadapai Ujian Akhir Semester atau UAS. Dimana nilai UAS ini adalah salah satu nilai yang diperhitungkan dalam kelulusan mata kuliah yang sedang Anda tempuh. Tentunya semua Mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga bisa lulus tepat waktunya. Namun semua itu harus diperjuangkan dengan belajar yang giat. Nah dalam belajarpun Anda haruslah punya strategi, jangan sampai Anda fokus belajar pada satu modul kuliah saja, semestera yang lainnya Anda abaikan.
Perhatian: Mahasiswa sekalian, perlu Anda tahu bahwa disini kami mengacu pada kurikulum terbaru UT, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang berbeda tidak sesuai dengan semester yang Anda maksud. Untuk melihat semua mata kuliah, silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum. Dan silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4210 Hukum Lingkungan
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4301 Hukum Telematika
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336 Hukum Ketenagakerjaan
Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin adalah hal yang penting dan harus Anda lakukan. Mengingat waktu yang sudah mendekati dengan UAS. Anda harus benar-benar giat dalam belajar. Nah salah satunya ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
Soal UT Ilmu Hukum ini sangatlah efektif sekali untuk dipelajari karena semua soal-soalnya telah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Dan semua soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang mana soal-soal ini merupakan soal-soal prediksi yang telah di pilih. Jadi silahkan Anda jadikan bahan belajar Anda sebagai persiapan untuk menghadapi UAS nantinya.Soal UT HKUM4201 Hukum Tata Negara
1. Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan Hukum Tata Usaha Negara dalam keadaan bergerak atau disebut....A. staats in beweging
B. staats in rust
C. staats recht
D. administrative
Jawab:
Jawaban A.benar, karena staats in beweging (bahasa Belanda) artinya negara dalam keadaan bergerak
2. Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan HukumTata Usaha Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut....
A. HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
B. HTUN mendistrubusikan kekuasaan negara
C. HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara
D. HTUN mengatur tata pembagian kekuasaan
Jawab:
Jawaban A. Benar Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan kondisi statis A. Benar HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
3.
A. sistem politik di Indonesia
B. organisasi dan sistem pemerintahan
C. HTN positif di Indonesia
D. Lembaga-lembaga negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, karena Hukum Tata Negara mencakup hukum yang berlaku di suatu negara pada saat itu
4.
A. hukum publik
B. hukum privat
C. hukum administrasi negara
D. hukum positif
Jawab:
Jawaban hukum positif mengatur pokok persolan yang dibahas dalam Hukum Tata Negara jawaban
5.
A. undang-undang
B. Pancasila
C. yurisprodensi
D. pembukaan UUD 1945
Jawab:
Jawaban B. benar, karena sebagai sumber hukum formal karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum RI (Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Tap MPR III/MPR/2000 Pancasila sebagai sumber hukum RI
6. Hubungan Proklamasi dengan Hukum Tata Negara, antara lain....
A. Proklamasi sumber hukum materiil HTN
B. HTN untuk memperkuat Proklamasi
C. Proklamasi sumber hukum formal HTN
D. HTN sebagai sumber Proklamasi
Jawab:
C. benar, proklamasi sumber hukum hukum formal bagi hukum tata negara
7. Undang-undang Dasar 1945 memuat jumlah pasal yang relatif sedikit, karena mengatut hal-hal yang pokok, UUD memiliki kekuatan internal kearah memperkuat nilai....
A. positif
B. normatif
C. fleksibelitas
D. positif
Jawab:
benar, nilai fleksibilitas, sifat hukum yang dimiliki oleh UUD, dimana UUD 1945 memuat hal-hal yang sifat pokok-pokok saja tetapi mudah mengingikuti perkembagan zaman atau tidak lekas usang
8. Teori negara hukum menunjukkan bahwa negara berada di atas hukum....
A. hukum di bawah kekuasaan negara
B. hukum sumber dari kebiasaan
C. negara di bawah kekuasaan hukum
D. hukum merujuk cita-cita manusia
Jawab:
Jawaban C. benar, hukum memiliki kekuasaan tertinggi berdasar teori negara hukum
9. Teori negarahukum menunjukkan bahwa....
A. negara berada di atas hukum
B. negara merupakan cita-cita manusia
C. hukum sumber dari kekuasaan
D. hukum di bawah kekuasaan negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, karena hukum bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
10. Konsepsi trias politika pada sistem hukum tata negara kita ternyata....
A. dinyatakan sebagai semangat pikiran liberalisme
B. dipertentangkan dengan negara kekuasaan
C. tidak secara utuh dianut dalam UUD 1945
D. tidak digunakan karena dasar filsafatnya berbeda
Jawab:
Jawaban C. benar trias politika tidak dianut secara utuh dalam UUD 1945, artinya tidak pemisaahan kekuasaan tetapi menurut merupakan pembagian kekuasaan
11. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR/Parlemen dilihat dari aspek demokrasinya mempunyai arti bahwa....
A. DPR pada dasarnya juga merupakan lembaga pengawas
B. DPR tidak lepas dari pengawasan rakyat
C. DPR sebagai wakil rakyat ikut menjalankan kebijakan pemerintahan
D. Kebijakan pemerintah tidak lepas dari pengawasan rakyat
Jawab:
Jawaban A, karena DPR pada dasarnya juga merupakan lembaga pengawas dari sisi fungsi
12. Untuk menjadi anggota House of Commons, prosesnya dilakukan dengan.....
A. diputuskan dalam sidang
B. diusulkan oleh Haouse of Lords
C. dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
D. ditunjuk oleh raja
Jawab:
Jawaban C. benar, karena dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
13. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan UUD baru yang bersifat tetap guna menggantikan UUD Sementara 1950 adalah....
A. komite nasional
B. MPRS
C. Konstituante
D. Presiden bersama DPR
Jawab:
Jawaban C.benar karena lembaga yang berwenang untuk menetapkan UUD baru yang bersifat tetap guna menggantikan UUDS 1950 pada waktu itu
14. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, anggota-anggota DPR dikelompokkan ke dalam....
A. Komisi-komisi
B. Badan pekerja
C. Fraksi-fraksi
D. Panitia
Jawab:
C. benar, karena fraksi-fraksi perwakilan dari beberapa parpol yang duduk DPR
15. Pada tahun 1997 diselenggarakan pemilihan umum keenam masa Orde Baru, yang dasar hukumnya sama dengan pemilihan umum sebelumnya.akan tetapi, dasar hukum penyusunan keanggoataan DPR menggunakan dasar hukum yang berbeda sebelumnya. Undang-Undang baru dimaksud adalah....
A. UU No. 1 Tahun 1980
B. UU No. 2 Tahun 1980
C. UU No. 5 Tahun 1995
D. UU No. 5 Tahun 1975
Jawab:
Jawaban A, karena 15.UU No. 15 tahun 1969 tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971
16. Jika perkembangan kebutuhan menghendaki penambahan atau pengurangan jumlah anggota DPR maka yang lebih dahulu harus mengubah....
A. Undang-undangnya
B. Tata Tertib DPR
C. Ketetapan MPR nya
D. Pasal-pasal tentang DPR dalam UUD
Jawab:
Jawaban B, karena tata tertib DPR mengatur tentang mekanisme kerja DPR
17. Berikut ini adalah kenggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),....
A. anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah DPR
B. seluruh anggota DPD adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. tiap provinsi di Indonesia memiliki empatanggota DPD
D. anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Jawab:
Jawaban D, benar anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum
18. Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas.....
A. memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN
B. mengajukan RUU kepada DPR terkait hubungan luar negeri
C. melakukan pengawasan atas kinerja DPR
D. membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah
Jawab:
Jawaban A, karena RUU APBN berasal dari pemerintah sementara DPR memberikan pertimbangan, masukan atau menyetujui dan menolaknya
19. Berdasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat, badanpemegang kedaulatan negara adalah....
A. Pemerintah
B. Presiden bersama-sama menteri-menteri
C. Menteri-menteri yang dipimpin Perdana Menteri
D. Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban D. benar, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
20. Negara RepublikIndonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 menurut sistem pemerintahan presidensial, karena....
A. Presiden mempunyai kekuasaan nominal
B. Presiden mempunyai keuasaan riil
C. Presiden mempunyai kekuasaan nominal dan riil
D. Presiden berkedudukan sebagai lambang
Jawab:
Jawaban C. benar, karena pada saat berlakunya negara republik Indonesia berdasar UUD1945 menurut sistem pemerintahan presidensial Presiden mempunyai kekuasaan baik nominal maupun riil
21. Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikatapabila Presiden berhalangan tetap langkah yang dilakukan, maka diisi
A. Wakil Presiden dan Menteri-menterinya
B. Perdana Menteri
C. Pemilihan Presiden baru
D. Perdana Menterinya menjalankan pemerintahan
Jawab:
Jawaban C. benar, karena menurut UUKRIS apabila presiden berhalangan tetap maupun tidak tetap dapat diadakan pemilihan presiden baru
22. Menteri-menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 bertanggungjawab kepada Presiden, sedang menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Dasar Sementara, menteri-menteri bertanggungjawab kepada....
A. Perdana menteri
B. pemerintah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban A, karena perdana menteri sebagai penyelenggaraan pemerintahan padasistem kabinet parlementer
23. Sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang....
A. otoriter
B. stabil
C. demokratis
D. kuat
Jawab:
Jawaban A. benar, sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang otoriter pemerintahan yang sewenang-wenang
24. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi adalah sebagai....
A. tujuan
B. alat
C. hasil utama
D. dasar
Jawab:
Jawaban B, karena pada pemerinratahan menganut asas demokrasi pemilihan umum adalah sebagai sarana atau alat bukan tujuan
25. Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam ....
A. proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
B. proses dalam pemilihan anggota partai
C. mekanisme penentuan jabatan di lembaga negara
D. proses penentuan anggota KPU
Jawab:
Jawaban A. benar, karena pemilihan umum sebagai wujud proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
26. Pada pemilihan sistem perwakilan proposional dengan cara pada dasarnya pemilih memilih
A. partai politik
B. orang-orang partai
C. orang yang paling berpengaruh di daerah pemilihan
D. orang yang dipercaya mewakili menjadi pemilihan langsung
Jawab:
Jawaban D, karena yang menentukan orang yang mewakili adalah partai
27. Perwakilan distrik cenderung ke arah sistem....
A. penyederhanaan partai
B. partai tunggal
C. semakin banyaknya partai
D. mayoritas tunggal
Jawab:
Jawaban A. benar, karena penyederhanaan partai merupakan kecenderungan dalam perwakilan distrik
28. Perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR dilakukan oleh....
A. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
B. provinsi
C. Komisi pemilihan umum
D. KPU kabupaten/Kota
Jawab:
Jawaban D.benar, panitia perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR
29. Pada masa UUD 1945 kurun waktu I, dalam pelaksanaan demokrasi terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem palementer, berdasar pada....
A. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945
B. Maklumat Pemerintah 14 Oktober 1945
C. Maklumat Pemerintah 3 Oktober 1945
D. Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945
Jawab:
Jawaban A. benar maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 karena terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem parlementer
30. Kurang berfungsinya lembaga legislatif di masa orde barusangat sangat dipengaruhi oleh faktor ekternal dan faktor ektetnal, faktor eksternal yang dimaksud adalah ....
A. mekanisme tata tertib DPR
B. sistem politik yang berlaku
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Undang-Undang
Jawab:
Jawaban B, karen sistem politik yang berlaku pada era orde Baru merupakan merupakan faktor eksternal yang menyebakan kurang berfungsinya DPR
31. Konsep Rule of Law dan negara hukum mempunyai tujuan yang sama....
A. bahwa UUD dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
B. bahwa dalam negara yang berdaulat adalah hukum
C. bahwa hukum merupakan peraturan yang mengikat
D. bahwa UUD harus memuat hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban B. benar, bahwa dalam negara yang berdaulat adalah negara hukum
32. Memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan implementasi dari hak asasi manusia di bidang ....
A. sosial
B. politik
C. kebudayaan
D. hukum
Jawab:
Jawaban B. benar, bidang politik terdapat dalam pasal 28 UUD yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan suara atau pendapat
33. Implementasi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 adalah....
A. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
B. mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan
C. mengutamakan kepentingan umum
D. mengutamakan kepentingan perorangan
Jawab:
Jawaban A. benar, karena kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
34. Menurut Pasal UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan ....
A. MPR atau DPR
B. DPR dan DPD
C. DPD dan MPR
D. Mahkamah Agung dan aksa Agung
Jawab:
Jawaban A. benar, karena menurut pasal 9 UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapkan MPR
35. Hubungan kerja sama antara DPR dengan Presiden terjadi dalam....
A. memberikan grasi
B. melaksanakan APBN
C. membuat Undang-Undang
D. menetapkan peraturan pemrintah
Jawab:
Jawaban C. benar, karena menurut pasal 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan rancangan undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
36. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan Dewan Perwakilan Daearah merupakan lembaga perwakilan penyalur ....
A. keanekaragaman aspirasi daerah
B. aspirasi politik
C. aspirasi ormas
D. aspirasi utusan golongan
Jawab:
Jawaban A benar, keanekaragaman aspirasi daerah merupakan lembaga perwakilan daerah
37. Hasil pemeriksa Keuangan tentang tanggung jawab penggunaan keuangan negara, diserahkan kepada....
A. MPR
B. DPD
C. DPR
D. Menteri Keuangan
Jawab:
Jawaban A benar, karena MPR bertugas menetapkan UUD yang berlaku menurut UUD 1945
38. Otonomi daerah adalah, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Otonomi daerah tersebut adalah sebagai realisasi dari asas....
A. desentarlisasi
B. dekonsenstrasi
C. konsentrasi
D. tugas pembantuan
Jawab:
Jawaban A. , karena desentralisasi adalah asas yang mengatur penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi tingkatan kepada daerah yang lebih rendah tingkatannya
39. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara kesatuan RI, merupakan implementasi dari asas....
A. dekonsenstrasi
B. konsentrasi
C. desentarlisasi
D. tugas pembantuan
Jawab:
Jawaban C. benar, desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam negara kesatuan RI
40. Landasan hukum terbentuknya pemerintahan daerah setelah perubahan adalah....
A. UU No. 22 tahun 1999
B. UU No. 5 tahun 1974
C. Pasal 18 UUD 1945
D. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)
Jawab:
Jawaban C. benar, Pasal 18 UUD 1945 adalah pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah
41. Berikut adalah merupakan hak-hak DPR, kecuali....
A. membentuk peraturan daerah
B. menyatakan pendapat
C. angket
D. interpelasi
Jawab:
Jawaban A. benar, membentuk peraturan daerah tidak termasuk hak DPR
42. Krisis bernegara yang terjadi menurut Hukum Tata Negara adalah merupakan....
A. konstitusi
B. demokrasi
C. krisis politik
D. idiologi
Jawab:
Jawaban B. benar, dalam berdemokrasi
43. Perubahan konstitusi menurut Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat....
A. pelaksanaan
B. penafsiran
C. daya fleksibilitas
D. idiologi
Jawab:
Jawaban C benar, perubahan konstitusi menurut Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat daya fleksibilitas
44. Pancasila sebagai rechsidee Strateginya diawali pada....
A. tidak pada saat hukum itu berperan
B. saat mengonstruksikan hukum
C. kekuatan sistem politik
D. memfungsionalkan lembaga politik
Jawab:
Jawaban B. benar, Pancasila sebagai rechtsidee strateginya diawali pada saat mengonstruksikan hukum
45. Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi....
A. konsepsi negara hukum
B. negara demokrasi
C. teori kedaulatan hukum
D. pengembangan konsepsi negara hukum
Jawab:
Jawaban A.kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi konsepsi negara hukum
46. Amenden dalam UU 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang dilakukan oleh MPR hingga saat ini dianut berdasarkan teori amendemen yang dianut di negara Anglo Saxon dengan menggunakan paradigma berikut, kecuali ....
A. perubahan dilakukan pada batang tubuh tidak pada pembukaan
B. pada pasal tertentu yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan bernegara
C. pasal-pasal yang diamendemenkan masih merupakan bagian dari UUD aslinya
D. amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
Jawab:
Jawaban D. benar, amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
47. Muatan materi Tata Negara dalam kurikulum tahun 2006 termasuk dalam bahasan materi mata pelajaran ....
A. pendidikan kewarganegaraan
B. pendidikan sosiologi
C. pendidikan antropologi
D. pendidikan politik
Jawab:
Jawaban A benar, dalam materi hukum tata negara termasuk materi matapelajaran pendidikan kewarganegaraan
48. Ruang Lingkup Isi Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi hukum meliputi materi sebagai berikut, kecuali......
A. lembaga politik
B. konstitusi
C. sistem hukum
D. rule of law (negara hukum)
Jawab:
Jawaban A. benar, lembaga politik tidak termasuk dalam ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi hukum
49. Jika kompetensi dasardalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara, maka indikator dapat dirumuskan sebagai berikut, kecuali....
A. mendeskripsikan pengertian bangsa
B. menguraikan unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa
C. menjelaskan asal mula terjadinya negara
D. menyebutkan tujuan negara
Jawab:
Jawaban D.benar, tujuan negara tidak termasuk dalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat
50. Penilaian efektif dilakukan ketika proses pembelajaran secara kelompok untuk mengobservasi perilaku siswa, hal tersebut termasuk....
A. skala sikap
B. rating scale
C. pengamatan perilaku
D. penilaian
Jawab:
Jawaban C, pengamatan perilaku merupakan penilaian melalui observasi
Download Soal UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
Soal-soal di atas telah kami siapkan untuk Anda simpan dalam bentuk dokumen pdf yang mana bisa Anda unduh langsung melalui link berikut ini.Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara dan Kunci Jawaban. Dengan adanya soal-soal di atas, kami berharap bisa menjadi bahan belajar yang efektif untuk Anda nantinya dengan itu Anda akan lebih semangat dalam menyiapkan diri Anda untuk menghadapi UAS yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Jangan lupa untuk berbagi pada teman yang lainnya, pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.